Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Setelah sempat mati suri akibat larangan kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran, sektor perhotelan di Kabupaten Karimun mulai bernapas lega. Kelonggaran dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengizinkan kembali pemerintah daerah menggelar rapat atau pertemuan di hotel dan restoran disambut antusias pelaku usaha.
Kebijakan ini datang tak lama setelah Tito bertemu langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebelumnya, larangan aktivitas pemerintahan di hotel diterapkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sangat menyambut positif kebijakan dari Kemendagri ini. Harapan kami, ini bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi sektor hotel dan restoran,” ujar Agustyawarman, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karimun, kepada Batam Pos, Minggu (8/6).
Menurut Agustyawarman—yang akrab disapa Awan—kebijakan ini bukan hanya menghidupkan sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga membawa dampak bagi pelaku usaha kecil lain. Misalnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dapat memasok konsumsi kegiatan, hingga pengrajin suvenir, bahkan pengemudi ojek yang turut merasakan pergerakan ekonomi.
”Bukan cuma hotel dan restoran yang diuntungkan. Para pelaku UMKM, penyedia makanan, suvenir, hingga tukang ojek pun bisa kecipratan rezeki,” katanya.
Sebelum aturan ini dilonggarkan, sektor perhotelan di Karimun, menurut Awan, berada di ujung tanduk. Banyak hotel kesulitan bertahan karena kehilangan pelanggan dari sektor pemerintahan.
”Yang masih bisa bertahan hanya karena ditopang wisatawan dari Malaysia dan Singapura. Itu pun pas-pasan, kadang malah rugi untuk menutup operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan pemerintahan di hotel memang dibutuhkan, terutama saat agenda seperti pelatihan, sosialisasi, atau rapat koordinasi yang melibatkan peserta dari berbagai pulau. Dalam kondisi seperti itu, penginapan dan ruang pertemuan terintegrasi menjadi kebutuhan.
”Biasanya kegiatan pemerintah dilakukan dua hari, dengan peserta dari berbagai pulau yang butuh penginapan. Jadi praktis kalau digelar di hotel,” kata pria berkulit putih itu.
Dengan kebijakan baru ini, pelaku usaha perhotelan di Karimun berharap roda ekonomi bisa kembali berputar. Setidaknya, napas panjang sektor ini tak lagi bergantung pada wisatawan semata. (*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO