Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Seruan ini disampaikan usai kunjungan kerja reses Komisi VII yang berlangsung dari 28 Mei hingga 2 Juni di kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia.
Selama kunjungan tersebut, Komisi VII bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat. Mereka mendengar langsung keluhan dan harapan warga terkait dampak serius pertambangan terhadap kelestarian lingkungan serta masa depan pariwisata Raja Ampat.
Kami mencatat dua isu utama yang sangat penting: pertama, keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pariwisata Raja Ampat, dan kedua, kekhawatiran mereka terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel,’’ ungkap Saleh dalam pernyataan resminya.
Ia menegaskan, jika pertambangan dibiarkan tanpa pengawasan dan merusak ekosistem, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat setempat. Bila aktivitas tambang merusak alam, maka keberlangsungan Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan akan terganggu. Masyarakat dan pemerintah daerah jelas meminta agar kelestarian alam tetap dijaga. Ini adalah suara nyata dari lapangan,’’ tegas politisi PAN dari Dapil Sumut II tersebut.
Komisi VII juga meminta pemerintah pusat untuk segera meninjau kembali seluruh izin perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan harus dicabut izinnya.
Mereka wajib memiliki skema perlindungan lingkungan yang ketat. Tidak boleh ada kerusakan lingkungan demi keuntungan sesaat. Jangan sampai perusahaan untung besar, tapi lingkungan dan masyarakat menderita. Alam Papua harus kita jaga demi masa depan generasi penerus,’’ ujar Saleh.
Sebagai salah satu destinasi kelas dunia, Raja Ampat tidak hanya bernilai bagi Indonesia, tetapi juga merupakan simbol keanekaragaman hayati global. Saleh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini agar pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : Putut Ariyo Tejo