Buka konten ini
HANOI (BP) – Pemerintah Vietnam resmi mencabut kebijakan pembatasan jumlah dua anak dalam sebuah keluarga. Penyebabnya adalah kekhawatiran akan krisis demografi akibat penurunan angka kelahiran. Vietnam merupakan negara ASEAN pertama yang memberlakukannya.
Dilansir dari The Strait Times pada Rabu (4/6), Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam pada Selasa (3/6) menyetujui amandemen pasal 10 Ordonansi Kependudukan. Dalam aturan baru, pasangan suami istri maupun orang tua tunggal kini bebas menentukan kapan memiliki anak, berapa jumlahnya, serta jarak antar kelahiran.
Kebijakan lama yang berlaku sejak 1988 memang hanya mengizinkan satu atau dua anak per keluarga kecuali dalam kondisi khusus. Meski begitu, aturan tersebut jarang diterapkan terhadap warga non-anggota Partai Komunis.
Sebaliknya, anggota partai yang melanggar bisa dikenai sanksi administratif hingga pemecatan dari jabatan.
Menteri Kesehatan Vietnam Dao Hong Lan menyatakan bahwa reformasi ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing.
”Undang-undang yang diperbarui ini memberdayakan pasangan untuk secara bebas memutuskan waktu, jumlah, dan jarak kelahiran anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan usia, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kapasitas mereka untuk membesarkan anak. Semuanya berdasarkan prinsip kesetaraan,” bebernya seperti dilansir dari Anadolu Agency.
Kelahiran Nasional Terus Turun
Berdasar data pemerintah, tingkat kelahiran nasional terus turun selama tiga tahun berturut-turut. Pada akhir 2024, angka kesuburan tercatat hanya 1,91 anak per wanita. Ini di bawah tingkat kelahiran ideal sebesar 2,1.
Kementerian kesehatan sebenarnya telah mengusulkan perubahan kebijakan sejak awal 2024. Itu seiring dengan peringatan Data Kependudukan PBB bahwa Vietnam berada dalam fase penuaan populasi yang berlangsung sangat cepat. Transisi dari masyarakat menua ke tua diperkirakan akan terjadi hanya dalam waktu dua dekade.
Vietnam, dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa, merupakan negara terbaru di Asia yang mengendurkan kebijakan pengendalian kelahiran. Tiongkok dan Korea Selatan sebelumnya telah mendorong warganya untuk memiliki lebih dari dua anak. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO