Buka konten ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan 13 poin rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Tahun 2024. Rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (22/5), yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Jumaga Nadeak.
Rekomendasi tersebut mencermati sejumlah program pemerintah daerah yang belum terealisasi secara optimal. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Edward Brando, menjelaskan beberapa catatan penting, di antaranya terkait persoalan tunda bayar serta alokasi dana hibah yang cukup besar, yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Salah satu yang disoroti adalah realisasi pembangunan jalan provinsi. Dari total 620 kilometer, yang berhasil dibangun hanya 3,4 kilometer,” ujar Edward.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga menyoroti minimnya pembangunan pelabuhandi mana hanya satu pelabuhan yang berhasil dibangun oleh Pemerintah Provinsi. Program seragam dan SPP gratis untuk jenjang SMA/SMK juga hanya terealisasi satu kali dalam tahun anggaran berjalan.
Isu lainnya termasuk penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak sesuai kompetensi, rendahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib, serta alokasi belanja modal yang tergolong rendah.
DPRD pun meminta Pemerintah Provinsi Kepri segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut agar program-program strategis dapat terserap maksimal ke depannya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan kinerja pemerintah pada tahun 2025.
“Kritik itu bagus sebagai bahan perbaikan, tapi seharusnya juga dilihat capaian kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD). Jangan sampai terkesan kami tidak bekerja sama sekali,” ujar Ansar.
Ia menambahkan, beberapa indikator penting seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kepri justru menunjukkan tren positif dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Menurut Ansar, seluruh OPD telah berupaya maksimal melaksanakan program-program tahun 2024. Ia juga menegaskan bahwa BUMD di Kepri saat ini mulai menunjukkan perkembangan ke arah positif, termasuk dalam hal layanan publik dan kinerja keuangan.
“Evaluasi itu penting agar OPD bisa tahu kekurangannya. Tapi jangan langsung memberi penilaian seolah-olah semuanya gagal,’’ tegas Ansar. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO