Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam membentuk tim task force gabungan untuk menangani persoalan banjir yang terus menghantui sejumlah wilayah di Batam. Tim ini melibatkan tenaga teknis, pejabat struktural, hingga camat dan lurah dari kedua lembaga, dengan pendekatan kerja kolaboratif yang menyeluruh dari hulu ke hilir.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan tim ini kini tengah melakukan inventarisasi titik-titik banjir di sembilan kecamatan utama di Pulau Batam. Proses pendataan dilakukan oleh jajaran teknis, termasuk Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR).
“Masih ada beberapa kelurahan dalam proses pendataan oleh Pak Mouris (Limanto, Deputi Bidang Infrastruktur), Pak Suhar (Kepala DBM-SDA), Pak Azril (Kepala Dinas CKTR), dan tim lapangan.
Ini dasar penting untuk menentukan porsi pembiayaan,” ujar Amsakar, Rabu (21/5).
Amsakar menyebut, wilayah yang bisa ditangani melalui APBD akan segera dieksekusi. Sementara itu, BP Batam juga siap mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung pembiayaan yang dibutuhkan.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan banjir di Batam tidak bisa diselesaikan hanya dengan dana daerah. Oleh sebab itu, Pemko dan BP Batam juga akan mengusulkan dukungan dari kementerian dan pemerintah pusat.
“Kita akan terus berikhtiar dan meminta dukungan pusat karena APBD saja tidak cukup,” tegasnya.
Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah normalisasi saluran air di titik-titik rawan banjir. Alat berat seperti ekskavator telah diterjunkan untuk pengerukan saluran agar aliran air lebih lancar.
Ia menyebut, setelah pemetaan wilayah selesai, akan dilakukan kalkulasi pembiayaan dan pembagian tanggung jawab antara Pemko dan BP Batam, sebelum melangkah ke pengajuan bantuan ke Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat.
“Kita akan lakukan normalisasi untuk wilayah yang bisa ditangani secara teknis. Saat ini alat berat sudah bergerak di lapangan,” jelasnya.
Tiga kecamatan kepulauan, yakni Belakangpadang, Bulang, dan Galang, tidak termasuk dalam prioritas karena relatif tidak memiliki masalah banjir.
Amsakar berharap pembentukan tim lintas sektor ini bisa menjadi strategi jangka panjang untuk penanganan banjir yang lebih terarah, cepat, dan terintegrasi.
“Ini memang harus ditangani bersama. Karena itu, kami bentuk task force ini agar kerja lintas sektor bisa berjalan efektif,” tutupnya. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : RATNA IRTATIK