Buka konten ini
JAKARTA (BP) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyampaikan apresiasi atas langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui realokasi pasokan gas bumi ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Inisiatif swap gas ini dilakukan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menjamin ketersediaan energi yang lebih stabil dan efisien.
Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, mengatakan pihaknya siap mengoptimalkan tambahan pasokan tersebut demi mendukung layanan gas bumi yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan energi nasional di berbagai sektor.
”PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang secara holistic diberikan dalam pemenuhan kebutuhan gas domestik. Kami akan memanfaatkan pasokan dengan optimal demi keberlanjutan layanan gas bumi dan ketahanan energi nasional,” ujar Arief dalam keterangan resminya.
Dukungan itu diwujudkan melalui dua kesepakatan strategis yang ditandatangani PGN dalam ajang IPA Convex 2025, yakni Domestic Swap Agreement dan Gas Sales Agreement dengan West Natuna Group. Melalui dua perjanjian ini, sebagian gas yang sebelumnya diekspor ke Singapura akan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri.
Total pasokan baru yang diamankan PGN melalui enam kesepakatan mencapai lebih dari 71,83 billion British thermal unit per day (BBTUD). Arief menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarsemua pihak untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.
“Mari kita bekerjasama kolaborasi, pihak swasta dalam negeri, swasta luar negeri, BUMN, pemerintah dari semua tingkatan. Mari kita bekerjasama untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya yang kita keluarkan sangat besar,” ujar Prabowo saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama energi di IPA Convex 2025.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa swap gas domestik ini merupakan langkah nyata untuk mengatasi potensi defisit pasokan dalam negeri. Ia menegaskan bahwa melalui skema ini, kebutuhan gas di sektor industri dan rumah tangga dapat dipenuhi tanpa harus menambah impor.
“Sejauh ini impor masih bisa dihindari, sehingga pemerintah menyiapkan mekanisme swap gas agreement dengan pemasok dari wilayah Natuna,” katanya.
Penguatan sinergi antara regulator dan badan usaha juga mendapat dukungan dari kalangan pengamat energi.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan bahwa koordinasi intensif antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PGN sangat krusial untuk menjawab tantangan pasokan gas domestik.
“Memang dibutuhkan komunikasi yang intensif dan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha,” ujar Komaidi.(*)
Reporter : JP Group
Editor : Gustia Benny