Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Agama (Kemenag) mengajak masyarakat untuk ikut memantau adanya promosi haji tanpa antri, baik di lapangan maupun di media sosial (medsos). Bila menemukan informasi itu, warga diminta segera melapor ke kepolisian.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Akhmad Fauzin mengatakan, Kemenag meminta masyarakat melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan promosi haji tanpa antri. Sebab, itu diduga merupakan bentuk penipuan.
Menurut Fauzin, haji reguler dan haji khusus saat ini sama-sama antre. Antrean haji reguler di sejumlah daerah cukup panjang. Sulawesi Selatan (Sulsel), misalnya. Pendaftar haji antre kurang lebih 40 tahun. ”Seperti di Kota Makassar (41 tahun), Kabupaten Pinrang (44 tahun), Kota Pare-Pare (43 tahun), bahkan di Kabupaten Bantaeng antrinya 47 tahun,” ujarnya.
Sementara, untuk haji khusus, waktu tunggu keberangkatan sekitar tujuh tahun. Di luar haji reguler dan haji khusus, ada juga haji mujamalah atau furoda. Haji ini menggunakan visa resmi, namun tidak lewat Kemenag. Distribusinya langsung dari Saudi dengan travel di Indonesia.
Haji furoda, kata Fauzin, kerap dipakai sebagai modus penipuan haji tanpa antre. Pihak Saudi akan menindak tegas jemaah yang nekat masuk Makkah tanpa visa haji resmi. Sanksinya, mulai dari denda sekitar Rp440 juta. Kemudian deportasi dan larangan masuk Saudi selama 10 tahun. Bisa juga diproses pidana sampai pengadilan.
Fauzin juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji langsung berangkat, atau haji tanpa daftar resmi. Menurut dia, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
”Visa jenis lain seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis Hanafi mengimbau, seluruh jemaah haji Indonesia untuk menyimpan alamat lengkap hotel atau pemondokan tempat mereka menginap, baik di Madinah maupun Makkah. Itu untuk mengantisipasi bila ada jemaah yang terpisah dari rombongan.
Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 300 hotel untuk pemondokan jemaah haji selama di Arab Saudi. Perinciannya 205 hotel di Makkah dan 95 hotel di Madinah. Fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi 203.320 jemaah haji reguler.
Kebutuhan makanan jemaah haji selama di Arab Sudi dicukupi 21 perusahaan katering. Salah satunya Uduh Taibah for Catering. Chef Muhammad Suhendi, salah satu juru masak yang bertugas menjelaskan, seluruh menu yang disiapkan memiliki sentuhan khas Nusantara.
”Pemerintah Indonesia membantu kami dengan menyiapkan bumbu jadi. Semua bumbu dan rempah-rempah asli dari Indonesia. Komposisinya sekitar 90 persen bahan dari Indonesia,” ujarnya saat tur dapur.
Menurutnya, penggunaan bumbu Indonesia bukan tanpa alasan. Itu karena menu masakan Indonesia cenderung lebih ringan dan tidak menyengat seperti masakan khas Arab. ”Bumbu kita lebih soft. Makanya dipilih oleh pemerintah supaya jemaah nyaman, makan tetap enak, tidak terlalu asing,” kata Suhendi.
Dadang Suratman, tenaga ahli pengawasan konsumsi dari Poltekpar NHI Bandung, yang juga menjadi pengawas katering PPIH Arab Saudi menjelaskan bahwa menu makanan diolah dan disajikan dengan standar tinggi. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG