Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka peluang untuk melakukan efisiensi di perusahaan pelat merah. Nantinya, dana perjalanan dinas (perjadin) dan jumlah komisaris berpotensi akan kena pangkas.
Hal ini disampaikan Erick sebelum melakukan diskusi dengan Bos Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Senin (5/5) lalu.
”Saya malam ini juga ada diskusi dengan Pak Rosan. Mungkin enggak kita juga mereview operasional di BUMN untuk lebih efisien lagi. Ini kita sedang diskusi,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Lebih lanjut, Erick juga memastikan efisiensi yang akan dilakukan di BUMN telah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
”Apakah perjalanan dinas, apakah jumlah komisaris. Ini kita akan bicarakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk lebih efisien,” lanjutnya.
Erick menyebut, efisiensi ini dilakukan bukan artinya ekonomi RI pun ikut menurun. Pasalnya, dengan efisiensi ini justru menjadi cara pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran yang ada.
”Kita justru berharap dengan efisiensi ini kan tidak serta merta terbentuk mindset ekonominya turun. Ini kan hanya shifting anggaran. Beri kesempatan pemerintah untuk melakukan shifting anggaran, kan tetap pasti ada review,” beber Erick.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan telah membuka blokir anggaran sebanyak 99 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai mencapai Rp86,6 triliun.
Secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari sebesar Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Pembukaan blokir anggaran ini dilakukan seiring dengan proses efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.(*)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny