Buka konten ini
BATAM (BP) – Sejumlah warga Rempang mendatangi Kantor Wali Kota Batam untuk mempertanyakan penertiban lahan oleh tim terpadu di kawasan Tanjung Banon, Rempang, yang berlangsung pada Jumat lalu. Mereka ingin menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan langsung dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, terkait pembongkaran kebun milik warga.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Kapolres Barelang, serta sejumlah pejabat teknis. Dalam pertemuan itu, Amsakar menjelaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai prosedur hukum, yang diawali dengan tiga tahapan surat peringatan sebelum pelaksanaan pembersihan lokasi.
“Pembongkaran dilakukan karena saat ini tengah berlangsung proses pematangan lahan yang ditargetkan rampung dan diserahterimakan pada 22 September mendatang,” ujar Amsakar, Senin (5/5).
Ia juga mengungkapkan, alokasi dana dari Kementerian Transmigrasi untuk mendukung program relokasi akan diputuskan pada Rabu mendatang. Karena itu, Pemko Batam bersama BP Batam diminta segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat kelancaran proyek tersebut.
Dalam kesempatan itu, Amsakar memberi ruang kepada perwakilan warga untuk menyampaikan pendapat. Dari enam orang yang berbicara, mayoritas menyoroti isu penggusuran. Amsakar menyatakan seluruh pertanyaan warga telah dijawab secara terbuka dan akan ditindaklanjuti secara teknis.
“Ada juga usulan dari warga untuk mempertimbangkan lokasi lain selain Tanjung Banon. Namun, saat ini kami fokus pada penyelesaian lahan di Tanjung Banon sesuai arahan pemerintah pusat. Jika ada perkembangan lebih lanjut, tentu akan dibahas secara terpisah,” jelasnya.
Terkait tidak berfungsinya kantor camat setempat, Amsakar menyampaikan bahwa kantor tersebut masuk dalam area pengembangan. Meski demikian, pelayanan publik tetap berjalan dengan camat sementara berkantor di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang.
“Kami minta warga bersabar menunggu proses penataan struktur selesai. Setelah itu, semua masukan warga akan kami tindak lanjuti. Saya mengapresiasi penyampaian warga yang sangat arif dan bijaksana. Intinya, kami ingin mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.
Amsakar menambahkan, lahan yang dibersihkan di Tanjung Banon akan dibangun fasilitas pendidikan, termasuk SD dan SMP negeri oleh Pemkot Batam, serta SMA yang direncanakan dibangun oleh Pemprov Kepri.
Ia juga menegaskan, bukan “sekolah rakyat” yang akan dibangun, melainkan sekolah formal dengan standar nasional. (*)
Reporter : AZIS MAULANA
Editor : RYAN AGUNG