Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah era Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP, Maruar Sirait; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun; dan Wamen BUMN, Doni Oskaria, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SBN Perumahan itu diterbitkan sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan pemerintah untuk mendukung Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah.
”Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut dia juga mengungkapkan, SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Menkeu belum menyebutkan berapa besaran SBN yang akan diterbitkan itu.
Untuk diketahui, dalam hal penyediaan rumah bagi MBR pemerintah sudah mengucurkan sejumlah anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari APBN.
Namun, kemudian kata Sri Mulyani, melalui SBN Perumahan pemerintah berharap secara volume FLPP untuk MBR bisa lebih meningkat.
”Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerja sama nanti dengan bank,” ungkapnya.
Sebagai tambahan, Bendahara Negara ini juga membeberkan bahwa selama ini FLPP yang bersumber dari APBN sudah berjalan. Mulai dari FLPP serta Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.
Dalam implementasinya, rumah subsidi FLPP diperoleh masyarakat dengan suku bunga yang rendah. Di mana, kata Menkeu, FLPP ini disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang kemudian disalurkan melalui perbankan.
Melalui APBN, Menkeu juga menyampaikan pemerintah memang terus berupaya dalam pembiayaan rumah subsidi di tanah air. Salah satu tujuannya agar masyarakat bisa menikmati subsidi langsung dari pemerintah untuk kepemilikan rumah.
”Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah ini untuk rumah yang MBR akan menikmati subsidi, sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” pungkasnya.(***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY