Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2). Peresmian itu ditandai dengan ditandatanganinya tiga regulasi yang menjadi dasar lembaga tersebut oleh presiden.
Yakni, UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara, serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dalam keppres tersebut, presiden mengangkat Menteri Investasi Rosan Roeslani sebagai kepala Danantara dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua dewan pengawas. Ada juga Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Mobil Listrik (AEML) Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Doni Oskaria sebagai chief operating officer (COO).
Peluncuran Danantara dilakukan dengan semarak. Acara itu dihadiri dua mantan presiden. Yakni, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ada juga tiga mantan wakil presiden. Yaitu, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin. Tampak pula jajaran kabinet, pimpinan lembaga, duta besar, pimpinan organisasi masyarakat, dan sejumlah pemimpin redaksi media nasional.
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, tahun ini usia Indonesia memasuki 80 tahun. Namun, setelah 80 tahun merdeka, masih banyak rakyat yang belum hidup layak. Padahal, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Prabowo menduga ada yang salah dengan cara Indonesia mengelola dan memanfaatkannya. Karena itu, melalui Danantara, Prabowo meyakini pengelolaan sumber daya dan aset-aset nasional bisa lebih maksimal.
”Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menerangkan, total aset yang akan dikelola Danantara mencapai USD 900 miliar atau setara Rp14,5 ribu triliun. Angka itu menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth funds terbesar di dunia. Dia mengakui banyak pihak yang ragu dengan langkah ini.
Namun, dia menganggap wajar karena Danantara merupakan hal baru. Prabowo menegaskan, pihaknya akan mengelola dengan sistem yang bersih dan bebas dari korupsi. ”Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Prabowo juga mempersilakan siapa pun untuk sama-sama melakukan pengawasan. Danantara juga wajib bekerja dengan hati-hati, transparan, dan harus bisa diaudit setiap saat.
Sebagai langkah utama, ada 20 gelombang investasi senilai USD 20 miliar di sejumlah proyek strategis. Antara lain, hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan. ”Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita,” jelasnya. Prabowo menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi di berbagai bidang.
Kepala Danantara Rosan Roeslani mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menuntaskan struktur kepengurusan Danantara. Agar terpilih orang-orang profesional dan kompeten di bidangnya, penyusunan melibatkan tim independen nasional maupun internasional.
”Kita tidak bisa main-main atau mengambil risiko dalam menjalankan usaha ini,” ujarnya.
Salah satu nama yang direncanakan masuk jajaran pengawas adalah mantan PM Inggris Tony Blair.
Disinggung soal nasib Kementerian BUMN, Rosan menyebut tetap penting. Selain menteri BUMN menjabat ketua dewan pengawas, sebagian kepemilikan saham BUMN tetap ada di Kementerian BUMN. Karena itu, perencanaan akan dilakukan bersama-sama. ”Sehingga peran kami bersama-sama dengan (Kementerian) BUMN untuk memastikan supaya perjalanan Danantara yang baru kita mulai ini menjadi lebih baik,” ujarnya.
Terkait mekanisme audit, Rosan menegaskan, Danantara tidak kebal hukum. Karena itu, siapa pun bisa mengawasi, termasuk KPK dan BPK. Terlebih jika ada indikasi pelanggaran pidana.
Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono berharap dapat kecipratan secuil anggaran Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto kemarin (24/2). Kucuran dana itu dapat membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Basuki berharap kehadiran Danantara melalui program-programnya dapat membantu IKN.
”Mudah-mudahan IKN juga kecipratan dari program Danantara, itu harapannya,” ujarnya seusai Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) IKN kemarin.
Harus Bermain di Kancah Global, Jangan Hanya Lokal
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan bisa memberi daya dorong pada peningkatan pertumbuhan ekonomi RI yang lebih tinggi.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menggarisbawahi agar Danantara tidak hanya bermain di kancah lokal. Apalagi, lanjut Didik, ada tujuh BUMN besar yang masuk dalam Danantara. Tujuh BUMN tersebut juga telah menguasai pangsa pasar di tanah air.
”Danantara ini dalam visi ke depan seharusnya bisa membawa ekonomi Indonesia melompat ke global. Sehingga target 8 persen harus menuju ke sana, tidak seperti sekarang. APBN (saat ini) saja target ekonominya masih 5 persen, padahal janji politiknya 8 persen,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Senin (24/2).
Didik melanjutkan, Danantara tidak boleh hanya berfungsi sebagai superholding yang mengelola kumpulan perusahaan tanpa strategi investasi yang jelas. Jika hanya berfokus pada pengelolaan aset domestik tanpa mendorong ekspansi global, dampak terhadap perekonomian akan terbatas. ”Danantara tidak boleh hanya bermain di pasar lokal. Harus ada strategi untuk memperkuat ekspor dan daya saing industri nasional, seperti yang dilakukan Vietnam dan Tiongkok dalam mendorong industrialisasi,” katanya.
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya menambahkan, pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent).
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini sudah pintar. Banyak yang bisa mengakses informasi dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi. Sayangnya, menurut dia, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja. Ini, misalnya, terlihat dari tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap.
’’Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” tegasnya kemarin (24/2).
Putu menilai, dana masif yang dikelola Danantara berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional. Menurutnya, hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : YUSUF HIDAYAT