Buka konten ini
JAKARTA (BP) – PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan menunjuk pelaksana tugas (plt) sekretaris jenderal (sekjen) untuk menggantikan posisi Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.
Hingga Minggu (23/2), komando organisasi dipegang penuh oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Megawati telah menginstruksikan kepada seluruh kader partai banteng tersebut untuk menjaga soliditas partai dengan mengedepankan persatuan dan kesetiaan terhadap garis perjuangan serta keputusan partai. Megawati juga meminta seluruh kader untuk tenang dan siaga menghadapi situasi terburuk.
Keputusan PDIP yang belum menunjuk plt sekjen tersebut dibarengi dengan menguatnya gonjang-ganjing pergantian sekjen baru definitif. Informasi yang dihimpun Jawa Pos (grup Batam Pos), ada beberapa nama elite PDIP yang masuk bursa. Di antaranya Ahmad Basarah, Andi Widjajanto, dan Olly Dondokambey.
Ada pula nama Said Abdullah dan Komarudin Watubun yang juga masuk bursa sekjen PDIP. Semua nama tersebut merupakan kader senior PDIP yang telah lama membersamai Megawati. Beberapa di antaranya adalah pengurus inti di DPP PDIP. Misalnya, Ahmad Basarah dan Watubun yang sama-sama menjabat ketua DPP.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah belum mau berkomentar banyak mengenai wacana pergantian sekjen di partainya. Saat ini, kata Said, semua keputusan partai merupakan kewenangan ketua umum.
”Semua kewenangan di ibu ketua umum (Megawati, red), tidak ada pengganti sekjen, titik,” ujarnya usai bertemu Megawati di kawasan Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2) malam.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, posisi sekjen di kepe-ngurusan partai sangat vital.
Sebab, sekjen merupakan orang nomor dua di partai setelah ketua umum. ”Sekjen mendesain, merencanakan, termasuk mengorkestrasi keputusan-keputusan dan kepentingan partai,” kata Adi kepada Jawa Pos, Sabtu (22/2).
Adi menyebut, sekjen di organisasi kepartaian ibarat nadi kehidupan dan menjadi replika kebijakan-kebijakan partai. Sekjen juga punya fungsi utama dalam menerjemahkan dan mengesekusi keputusan-keputusan partai. Terutama keputusan partai yang telah disetujui ketua umum.
Beredar Video Hasto Ungkap Upaya Pelemahan KPK
ISU mengenai Hasto bakal buka-bukaan mulai terbukti. Sehari setelah ditahan, pada Jumat malam (21/2), beredar video pernyataan Hasto di berbagai media sosial. Video berjudul ”Pelemahan KPK oleh Jokowi” itu berisi penjelasan Hasto soal peran Jokowi dalam revisi UU KPK.
Hasto mengatakan, pada 7 Mei 2024, dia bertemu dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada sebuah acara di kampus Universitas Indonesia (UI). ”Saat itu saya ditanya oleh Mas Novel. Soal apakah benar PDIP menjadi pelopor revisi UU KPK,” terang Hasto.
Saat itu dia mengklarifikasi bahwa isu itu tidak benar. Dia menyakinkan Novel soal siapa pioner revisi UU KPK.
”Inilah kalau ada hal-hal buruk oleh Presiden, selalu dilimpahkan ke PDIP,” katanya. Sebaliknya, jika ada hal-hal positif selalu diambil oleh Jokowi, tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDIP.
Kepada Novel, Hasto menjabarkan bahwa PDIP tak pernah berupaya melemahkan KPK. Justru, PDIP menjadi partai yang getol menyuarakan perlawanan terhadap korupsi.
Pada video berdurasi 5 menit 24 detik itu, Hasto juga menjabarkan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka. Pertemuan digelar sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Pada pertemuan itu, Hasto mempertanyakan keseriusan presiden mengusung putra sulung dan menantunya itu. Hasto memberikan pertimbangan kepada Jokowi agar membatalkan rencana tersebut.
Sebab, jika keduanya menang, secara otomatis akan menjadi pejabat negara. ”Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya,” paparnya.
Pada pertemuan selanjutnya, Hasto berjumpa dengan salah seorang menteri kepercayaan Jokowi kala itu. Dari sang menteri itu, Hasto mendengar sendiri bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK.
”Merevisi pasal-pasal penting,” katanya. Antara lain, pasal mengenai pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Dan pasal-pasal lain yang membuat penyidik dari unsur independen tak bisa masuk ke KPK.
Hasto juga menyebut, menteri itu mengatakan bahwa butuh dana sekitar USD 3 juta untuk menggolkan revisi UU KPK. Hasto menduga revisi itu berjalan mulus karena Presiden saat itu punya kepentingan melindungi Gibran dan Bobby.
”Sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pilkada serentak, saat Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka, ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” katanya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO