Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Efisiensi anggaran dan pembatasan kegiatan pemerintah dinilai berdampak besar terhadap sektor perhotelan. Ketua Asosiasi Pe-ngusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang sebelumnya sudah dijadwalkan, kini mulai ditunda.
”Ini sangat berpengaruh karena selama ini yang banyak memesan kegiatan seperti pameran, pertemuan, workshop, dan sosialisasi adalah pemerintah. Dengan adanya pengurangan ini, kita harus bersiap karena beberapa hotel berpotensi melakukan PHK,” ujar Rafki, Kamis (20/2).
Meskipun di Batam belum ada laporan resmi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan, Rafki menyebutkan bahwa di beberapa daerah lain sudah terjadi pengurangan karyawan akibat penurunan kegiatan pemerintah hingga 30 persen.
”Penurunan 30 persen itu cukup besar. Kalau ini terus berlanjut, mau tidak mau akan ada pengurangan karyawan. Sebab, untuk bertahan, hotel-hotel harus melakukan efisiensi agar tidak sampai gulung tikar,” jelasnya.
Rafki menambahkan bahwa beberapa daerah di Jawa sudah mulai mengalami dampak dari kebijakan efisiensi ini. Namun, di Batam sendiri, situasi masih dalam tahap pemantauan.
Sebagai langkah mitigasi, Rafki menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mengadakan event berskala internasional guna menutup kekosongan dari sektor MICE pemerintah. Menurutnya, event internasional tidak memerlukan anggaran besar karena dapat ditopang melalui tiket masuk dan sponsorship.
”Yang bisa dilakukan adalah menggelar event-event internasional melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini bisa jadi solusi agar hotel-hotel tetap hidup,” katanya.
Selain itu, Rafki juga mengungkapkan bahwa saat ini wisata golf di Batam sedang mengalami peningkatan kunjungan, terutama dari wisatawan Korea. Banyak wisatawan yang tinggal selama satu bulan di Batam untuk belajar golf, khususnya di Palm Spring.
”Setiap minggu selalu ada wisatawan asing datang ke Batam untuk bermain golf. Ini bisa menjadi peluang bagi hotel-hotel untuk tetap bertahan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rafki berharap ada perubahan kebijakan di pemerintahan Prabowo-Gibran terkait efisiensi anggaran ini. Ia mencontohkan bahwa pada era pemerintahan Joko Widodo, kebijakan serupa pernah diterapkan, tetapi kemudian direvisi setelah melihat dampaknya terhadap sektor perhotelan.
”Kegiatan pemerintah selama ini berkontribusi sekitar 30-40 persen bagi hotel. Apalagi Batam merupakan daerah favorit kementerian karena setelah acara mereka bisa langsung ke Singapura. Dengan pemotongan anggaran ini, kemungkinan dampaknya lebih besar dibanding daerah lain,” tutup Rafki. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO