Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Aksi mogok kerja yang dilakukan petugas non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun telah memasuki hari ketiga. Akibat mogok kerja ini, pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), jalan protokol, perumahan, dan berbagai lokasi lainnya terganggu.
Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karimun, Agustyawarman, menilai bahwa kondisi ini mencoreng citra pariwisata di Karimun.
”Sudahlah tidak ada program atau even menarik untuk wisatawan ke Karimun. Sekarang, sampah di mana-mana. Hal ini banyak dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimun,” ujarnya, Minggu (16/2).
Menurutnya, penumpukan sampah dapat merusak citra dunia pariwisata Karimun. Ia berharap agar 30 anggota DPRD Karimun dapat mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan sampah yang selalu menjadi momok tahunan.
”Ini juga menjadi tantangan bagi bupati dan wakil bupati Karimun yang baru nanti. Ja-ngan sampai kejadian seperti ini terulang kembali di masa mendatang. Selama ini, kita tetap membayar retribusi sampah, jadi diharapkan ada timbal baliknya,” harapnya.
Selain itu, lanjut Awan sapaan akrabnya jika tidak segera ditangani, penumpukan sampah berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama bagi kese-hatan anak-anak dan kelancaran proses belajar-mengajar.
”Sampah sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun keindahan tata kota. Di Kota Meral saja, sudah banyak sampah yang menumpuk. Untung saja belum turun hujan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Karimun, Djunaidy, dalam pertemuan dengan petugas DLH Karimun yang berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL), menjelaskan bahwa proses pengkajian terkait status para petugas DLH terkendala aturan yang mengharuskan mereka berada di bawah pihak ketiga atau sistem outsourcing.
”Harap bersabar dulu. Saya akan berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk meminta diskresi atau kemudahan dalam pembayaran gaji hingga ditunjuknya perusahaan outsourcing yang menaungi para pekerja kebersihan,” jelasnya kepada para pegawai DLH Karimun di halaman Kantor Bupati.
Ia mengakui bahwa aksi mogok yang dilakukan petugas DLH non-ASN berdampak signifikan terhadap penumpukan sampah di Kabupaten Karimun. Namun, ia tidak menyalahkan para petugas yang memang membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
”Kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Saya akan segera melakukan koordinasi,” ucapnya.
Sementara itu, seorang petugas kebersihan, Mulyono, menegaskan bahwa aksi mogok kerja akan terus berlanjut hingga gaji bulan Januari dan Febru-ari mereka dibayarkan.
”Kami sudah sepakat, mogok sampai gaji keluar. Kalau gaji cair sore, malamnya kami langsung kerja. Kalau gaji keluar subuh, pagi harinya kami kerja,” teriaknya. (*)
Reporter : TRI HARYONO
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI