Buka konten ini
GAZA (BP) – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak menyetujui rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza karena PBB tidak menerima praktik pemindahan paksa.
”Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat jelas. Tidak ada ruang atau tempat untuk menerima pemindahan paksa,” kata Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, dalam wawancara dengan RIA Novosti, yang dilaporkan pada Jumat (14/2) dilansir Antara.
Touma juga menyoroti krisis kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Gaza akibat konflik tersebut
”Tingkat kerusakan sangat besar. Bisa ada rekonstruksi, bisa ada rencana untuk memulai kembali ekonomi, bisa ada rencana untuk merehabilitasi apa yang telah dihancurkan. Diperlukan upaya serius oleh komunitas internasional untuk membantu rakyat Gaza membangun kembali kehidupan mereka,” ujar Touma.
Sementara itu, Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan pada Kamis (13/2) mengatakan bahwa penduduk Palestina ”harus tetap berada di tanah mereka.”
Pietro Parolin menolak deportasi paksa dalam sambutannya pada pertemuan puncak antara Italia dan Takhta Suci, menurut kantor berita ANSA.
”Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanah mereka. Ini adalah salah satu poin mendasar Takhta Suci: tidak ada deportasi,” kata Parolin menanggapi pertanyaan wartawan.
”Tidak ada deportasi juga karena seseorang di pihak Italia telah menggarisbawahi bagaimana hal ini akan menciptakan ketegangan di wilayah tersebut,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk ”mengambil alih” Jalur Gaza dan secara paksa memindahkan penduduk Palestina ke negara lain.
Minggu lalu, Trump menyebut Gaza sebagai tempat pembongkaran dan mengatakan AS akan mengambil alih pembangunan kembali yang menurutnya akan membutuhkan pemindahan warga Palestina ke tempat lain, seperti Yordania atau Mesir.
Kemudian pada Selasa (11/2) dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II dari Yordania, Trump mengatakan Washington tidak akan membeli Gaza tetapi akan memilikinya dan mengelolanya dengan sangat baik.
Gencatan senjata telah berlaku di Jalur Gaza sejak 19 Januari, setelah kesepakatan antara Israel dan kelompok gerakan Palestina Hamas untuk menukar sandera Israel dengan tahanan Palestina.
Kesepakatan ini didukung oleh Qatar, Mesir, dan AS, yang telah mendirikan pusat koordinasi di Kairo. (***)
Reporter : JP Group
Editor : andriani susilawati