Buka konten ini
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur di Kota Batam semakin mendekati kondisi darurat akibat volume sampah yang terus meningkat. Ketua Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, menilai pemerintah daerah belum serius menangani permasalahan ini dan mendesak adanya inovasi dalam pengelolaan sampah.
“Pemerintah pusat tidak mungkin mengalokasikan lahan baru untuk TPA. Keterbatasan lahan ini mengharuskan kita mencari solusi inovatif dalam pengelolaan sampah di TPA Punggur,” ujar Hendrik, Senin (10/2).
Menurutnya, peningkatan volume sampah di Batam dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah wisatawan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif.
“Kami melihat pemerintah hanya sekadar menaikkan anggaran tanpa kebijakan konkret. DLH Batam memang berbicara tentang keterlibatan investor atau pihak swasta, tetapi sampai saat ini implementasinya masih belum optimal,” tambahnya.
Akar Bhumi juga merasakan dampak langsung dari permasalahan sampah ini, terutama di kawasan konservasi yang mereka kelola di Tanjung Piayu, Seibeduk. Sampah yang terbawa arus laut sering kali menumpuk di pesisir saat air laut surut.
Berdasarkan data Akar Bhumi, Batam menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Hendrik menyebutkan tingginya jumlah sampah ini tidak terlepas dari budaya konsumtif masyarakat.
“Sekitar 70 persen dari total sampah adalah sampah organik. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih progresif dalam pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi pemrosesan sampah yang lebih modern,” jelasnya.
Hendrik juga menyoroti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, pemerintah kota masih terlalu longgar dalam menindak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.
DLH Batam: Investor Belum Tertarik
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Eka Suryanto, mengakui bahwa pengelolaan TPA Punggur masih dilakukan Unit Pelak-sana Teknis (UPT) yang dibentuk sejak 2018.
“Kami masih dalam tahap persiapan untuk menggandeng pihak swasta. Namun, sejauh ini belum ada perusahaan yang berminat bekerja sama dalam pengelolaan TPA Punggur,” ujar Eka.
DLH Batam pun tengah menyusun strategi promosi agar lebih menarik bagi investor. Skema kerja sama yang jelas, termasuk keuntungan bagi pihak swasta, menjadi fokus uta-ma dalam menarik minat perusahaan pengelola sampah.
Dengan kondisi TPA yang semakin kritis, berbagai pihak berharap Pemko Batam segera mengambil langkah konkret guna memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (***)
Reporter : Azis Maulana
Editor : RATNA IRTATIK